"Dari RAPDB yang sudah
masuk, dievaluasi oleh Mendagri ratusan miliar dipangkas. Ada belanja hibah dan
basos, termasuk tunjangan kerja bagi PNS daerah," kata Direktur Jenderal
Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantor Kemendagri, Jakarta,
Senin (22/12).
Tunjangan PNS daerah
tersebut dipotong lantaran dari sisi efisiensi dan rasionalitas dinilai kurang
tepat. Saat evaluasi terhadap TKD PNS, menurutnya banyak yang kurang rasional.
Misalnya tunjangan diberikan berdasarkan prestasi kerja.
Menurut dia, ukuran evaluasi
kinerja selama ini tidak jelas sehingga angka tunjangan bisa dipermainkan.
"Prinsipnya, anggaran harus berpihak pada rakyat," ujar Donny, sapaan
Reydonnyzar, Selasa, 23 Desember 2014, di kantornya.
Pemotongan tunjangan
tersebut, dipastikan Reydonnyzar akan menimbulkan respon negatif dari pNS di
daerah. Namun menurutnya anggaran belanja daerah ke depannya harus mengutamakan
prinsip rasionalitas. "Dari sisi kepatutan,
kepantasan, kewajaran dan rasionalitas mendagri menilai tidak rasional,"
ungkapnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo
mengatakan, penyusutan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri 2015
ditujukan untuk efisiensi dan efektifitas anggaran negara. Untuk tahun ini,
DIPA Kemendagri mengalami penyusutan hingga Rp 600 miliar.
"Target saya ingin
mengembalikan agar rapor merah Kemendagri yang kemarin hanya 36 persen,
nantinya bisa seluruhnya mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik,"
kata Tjahjo.
Peneliti Indonesia Budget
Center, Roy Salam, mengatakan pejabat daerah sering memanfaatkan dana publik
untuk kepentingan pribadi. Anggaran yang sering diselewengkan antara lain dana bantuan sosial dan dana
bantuan keuangan. Sebabnya, sumber dana tersebut berada langsung pada bendahara
umum, sehingga tak jarang digunakan untuk dana pencitraan kepala daerah jelang
pilkada. "Selama ini masyarakat
daerah hanya tahu dana bansos, sebab anggaran yang lain tidak pernah sampai ke
mereka," ujarnya.
Roy merekomendasikan pemerintah untuk menata kembali sistem keuangan daerah.
"Pemerintah harus benar-benar mengkaji mana dana yang langsung terasa bagi
masyarakat, mana yang rawan diselewengkan sehingga benar-benar efisien."
Sumber : nasional.republika.co.id
dan tempo.co/
Tags:
Berita
