KOMUNITAS GURU PPKN

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI

Monday, 29 April 2019

PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING

| Monday, 29 April 2019
Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Permendagri Nomor 7 Tahun 2019

Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa 1) untuk  membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien  perlu  mengembangkan  sistem  pelayanan administrasi kependudukan yang baru; 2) sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan perlu  dilakukan dengan  cara  yang  lebih  mudah  dan  cepat  kepada masyarakat  dengan menerapkan mekanisme  pelayanan secara daring.

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring  yang selanjutnya  disebut Pelayanan Adminduk  Daring adalah proses  pengurusan  dokumen  kependudukan  yang pengiriman  data/berkas  persyaratannya  dilakukan dengan  media  elektronik  yang  berbasis web  dengan memanfaatkan  fasilitas  teknologi,  komunikasi  dan informasi.

Berdasarkan Pasal 2  Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Penyelenggara Adminduk Daring (Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Daring) meliputi:
a.  Direktur  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil untuk  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan secara nasional;
b.  kepala Disdukcapil Provinsi; 
c.  kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
d.  kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 3  Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, ditegaskan bahwa 1)  Pelayanan Adminduk  Daring  dilakukan  melalui  SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2)  Selain melalui SIAK, Pelayanan  Adminduk  Daring  dilakukan  melalui  sistem pendukung layanan SIAK. 3)  Sistem  pendukung  layanan  SIAK  meliputi:
a.  penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
b.  pelayanan kepada penduduk secara daring;
c.  alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
d.  pendokumentasian Dokumen Elektronik;
e.  pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
f.  monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; 
g.  penyelenggara sertifikasi elektronik;  
h.  pelayanan  informasi  dan  sinkronisasi  data kependudukan; dan
i.  pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.

Selengkapnya silahkan baca dan download Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Link download Permendagri Nomor 7 Tahun 2019

Demikian informasi tentang Permendagri Nomor 7 Tahun 2019Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Related Posts

No comments:

Post a Comment