Showing posts with label Permendagri. Show all posts
Showing posts with label Permendagri. Show all posts

Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Keputusan Mendagri atau Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Keputusan Mendagri atau Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diterbitkan untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN (PNS dan PPPK)

Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN (PNS dan PPPK)

Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN (PNS dan PPPK) atau lebih lengkapnya terkai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ditegaskan dalam regulasi ini, ASN baik PNS maupun PPPK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pdf

Naskah Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pdf

Kali ini kita akan membahas dan membagikan Naskah Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pdf. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk menggantikan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,

Permendagri Nomor 3 tahun 2023 pdf

Permendagri nomor 3 tahun 2023 PDF tentang Pengelolaan Dana BOS BOSP

Beberapa isitilah yang digunakan dalam Permendagri nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS pdf, antara lain Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan atau disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020  Tentang  Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah


Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020  Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa kebijakan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, meliputi Tahap Penetapan dan Penagihan Pendapatan Daerah, Tahap Penerimaan Pendapatan Daerah, Tahap Penyetoran Pendapatan Daerah, Pembukuan Pendapatan Daerah, dan pembuatan LPJ Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Daerah.

Permendagri Nomor 41 Tahun 2020

Permendagri Nomor 41 Tahun 2020

Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.