KOMUNITAS GURU PPKN

KOMUNITAS GURU PPKN

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI

KOMUNITAS GURU PPKN

Friday, April 29, 2022

KEPDIRJENPENDIS NOMOR 2047 TAHUN 2022 JUKNIS PENULISAN BLANGKO IJAZAH MADRASAH TAHUN 2022 TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPDIRJENPENDIS NOMOR 2047 TAHUN 2022 JUKNIS PENULISAN BLANGKO IJAZAH MADRASAH TAHUN 2022 TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Kepdirjenpendis Nomor 2047 Tahun 2022 Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Tahun 2022


Kepdirjenpendis Nomor 2047 Tahun 2022 Petunjuk Teknis (Juknis) Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Tahun 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022. Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan. Ijazah Madrasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah tamat belajar atau lulus dari Madrasah.

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI

Surat Edaran (SE) Menpan Rb Nomor 12 Tahun 2022


Surat Edaran (SE) Menpan Rb Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menindaklanjuti Arahan Presiders pada tanggal 25 Maret 2022 kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Tuesday, April 19, 2022

EDARAN MENDAGRI NOMOR 900/2069/SJ TENTANG PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI APBD

EDARAN MENDAGRI NOMOR 900/2069/SJ TENTANG PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI APBD

SE Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2069/SJ Tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari APBD Tahun 2022


SE Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2069/SJ Tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari APBD Tahun 2022, diterbitkan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Monday, April 18, 2022

PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022

PERATURAN PEMERINTAH PP NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022

Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 pdf tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022


Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Tahun 2022. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Hal ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan pelayanan masyarakat. Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2022 diharapkan juga sebagai tambahan bantalan ekonomi saat ini akibat dampak ekonomi global dengan menambah daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sunday, April 10, 2022

SEJARAH PANCASILA

SEJARAH PANCASILA

Sejarah Pancasila


Sejarah Pancasila pada Masa Pra Kemerdekaan, Era kemerdekaan, Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi. Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan gurukehidupan”.

Sunday, March 13, 2022

UNDANG_UNDANG 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

UNDANG_UNDANG 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

Undang-Undang UU 5 Tahun 2014 tentang ASN
UU 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang UU 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). UU 5 Tahun 2014 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: 1) dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; 3) untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara: 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.